TANGERANG SELATAN – Direktorat Kepolisian Udara (Ditpoludara) Korpolairud Baharkam Polri terus memperkuat komitmen dalam mendukung transformasi energi nasional melalui pengembangan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada prasarana penerbangan kepolisian. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Roadmap Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada Prasarana Penerbangan Polri yang berlangsung di Markas Komando (Mako) Ditpoludara, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam merancang pengembangan infrastruktur penerbangan Polri yang modern, efisien, tangguh, dan berwawasan lingkungan. Selain membahas pemanfaatan teknologi energi bersih, workshop juga menjadi forum kolaborasi lintas kementerian, lembaga penelitian, dan pemangku kepentingan sektor energi untuk merumuskan arah kebijakan serta tahapan implementasi EBT di lingkungan penerbangan Polri.
Workshop secara resmi dibuka oleh Kepala Subdirektorat Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Kasubdit Fasharkan) Ditpoludara, Kombes Pol. Heri Setianto, S.E., M.M., yang hadir mewakili Direktur Kepolisian Udara (Dirpoludara), Brigjen Pol. Dadan, S.H., M.H.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Project Leader PRANA, Kombes Pol. Dr. I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya, S.H., M.H., yang berperan dalam mendorong pengembangan konsep transformasi energi melalui perencanaan strategis, penguatan ketahanan infrastruktur, evaluasi, pemanfaatan energi baru, serta akuntabilitas pengelolaan prasarana penerbangan kepolisian.
Perkuat Kolaborasi Lintas Lembaga dalam Pengembangan Energi Bersih
Workshop ini menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi strategis, antara lain Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, PT PLN, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem energi bersih, khususnya pada fasilitas penerbangan yang membutuhkan dukungan energi stabil, andal, serta memenuhi standar keselamatan operasional.
Salah satu fokus pembahasan adalah pengembangan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dan penerapan sistem Smart Microgrid sebagai alternatif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan energi listrik pada prasarana penerbangan Polri.
Pemanfaatan PLTS atap memiliki potensi untuk mengoptimalkan energi matahari sebagai sumber listrik alternatif, sedangkan Smart Microgrid diharapkan mampu mendukung pengelolaan energi yang lebih terintegrasi, adaptif, dan tangguh.
Kedua teknologi tersebut dinilai relevan untuk mendukung kebutuhan energi fasilitas penerbangan, mulai dari sistem penerangan, komunikasi, pemeliharaan pesawat, hingga berbagai fasilitas penunjang operasional lainnya.
Dengan demikian, transformasi energi tidak hanya diarahkan pada efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan infrastruktur dan kesinambungan operasional dalam mendukung tugas-tugas kepolisian udara, seperti patroli udara, pemantauan wilayah, pencarian dan pertolongan, serta dukungan penanganan situasi darurat.
Penandatanganan Komitmen Bersama, Awal Roadmap EBT 2026–2028
Salah satu agenda penting dalam workshop tersebut adalah penandatanganan Surat Komitmen Bersama antara Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, Kementerian ESDM Republik Indonesia, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Penandatanganan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama strategis untuk penyusunan Roadmap Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan periode 2026–2028.
Roadmap tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan, tahapan implementasi, kebutuhan teknologi, serta mekanisme evaluasi pemanfaatan energi terbarukan pada prasarana penerbangan Polri.
Melalui perencanaan yang sistematis dan terukur, pengembangan energi bersih diharapkan dapat diwujudkan melalui program konkret yang memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas infrastruktur kepolisian.
Sebagai langkah awal implementasi, Mako Ditpoludara Pondok Cabe diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan proyek percontohan pemanfaatan energi bersih. Proyek tersebut diharapkan menjadi sarana pengujian dan evaluasi efektivitas teknologi sebelum diterapkan secara lebih luas pada fasilitas penerbangan kepolisian lainnya.
Keberhasilan implementasi program ini tentunya memerlukan kesiapan infrastruktur, dukungan sumber daya manusia, perencanaan pembiayaan, serta koordinasi berkelanjutan dengan seluruh instansi terkait.
PRANA, Inovasi Menuju Infrastruktur Penerbangan yang Tangguh dan Berkelanjutan
Transformasi energi Ditpoludara juga diperkuat melalui inovasi PRANA, yang merupakan singkatan dari Planning, Resilience, Assessment, New Energy, dan Accountability.
Konsep PRANA mengintegrasikan lima aspek utama sebagai landasan dalam membangun sistem pengelolaan energi dan infrastruktur penerbangan yang modern, efektif, serta berkelanjutan.
- Planning: Menekankan perencanaan strategis yang sistematis dan berbasis kebutuhan operasional.
- Resilience: Memperkuat ketahanan infrastruktur energi agar fasilitas penerbangan tetap dapat menjalankan fungsi penting ketika menghadapi gangguan pasokan listrik maupun kondisi darurat.
- Assessment: Melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap kelayakan, efektivitas, serta manfaat teknologi yang akan diterapkan.
- New Energy: Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari transformasi energi ramah lingkungan.
- Accountability: Memastikan tata kelola program berjalan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pendekatan PRANA, Ditpoludara berupaya memastikan bahwa pengembangan infrastruktur tidak hanya menjawab kebutuhan operasional saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan energi pada masa mendatang.
Kelima aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun transformasi energi yang tidak sekadar berorientasi pada inovasi teknologi, tetapi juga memperhatikan efektivitas pengelolaan, ketahanan sistem, dan keberlanjutan penggunaan sumber daya.
Dorong Efisiensi Anggaran dan Ketahanan Operasional Polri
Pemanfaatan energi baru terbarukan pada fasilitas penerbangan Polri memiliki nilai strategis, baik dari sisi efisiensi pengelolaan anggaran maupun penguatan ketahanan operasional.
Kebutuhan energi pada fasilitas penerbangan mencakup berbagai aktivitas penting yang harus didukung pasokan listrik secara stabil dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penerapan teknologi energi terbarukan perlu disertai kajian teknis yang komprehensif, terutama terkait keselamatan penerbangan, keandalan sistem kelistrikan, dan kesesuaian instalasi dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, keterlibatan Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, PLN, METI, dan BRIN menjadi bagian penting untuk memastikan teknologi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan teknis serta mendukung standar keselamatan operasional penerbangan.
Selain itu, transformasi energi juga membuka peluang peningkatan kompetensi sumber daya manusia Polri dalam memahami, mengoperasikan, memelihara, dan mengevaluasi teknologi energi modern.
Penguatan kapasitas personel menjadi faktor penting agar implementasi EBT dapat berjalan secara profesional, efektif, dan berkelanjutan.
Wujud Komitmen Polri Mendukung Transisi Energi Nasional
Pengembangan Roadmap Pemanfaatan EBT di lingkungan Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri merupakan bagian dari kontribusi institusi kepolisian dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan transisi energi nasional.
Modernisasi kepolisian tidak hanya mencakup peningkatan kemampuan personel, pembaruan peralatan operasional, dan penguatan sistem keamanan, tetapi juga pengembangan infrastruktur pendukung yang efisien serta berwawasan lingkungan.
Ke depan, pemanfaatan energi terbarukan diharapkan dapat menjadi salah satu model pengembangan teknologi pada fasilitas operasional kepolisian yang membutuhkan tingkat keandalan energi tinggi.
Melalui penandatanganan Surat Komitmen Bersama, rencana pengembangan proyek percontohan di Pondok Cabe, serta inovasi PRANA, Ditpoludara telah membangun landasan awal bagi transformasi energi yang lebih terarah dan terukur.
Keberhasilan program tersebut akan ditentukan oleh kesinambungan kebijakan, kesiapan implementasi, dukungan lintas lembaga, serta evaluasi berkala terhadap setiap tahapan yang telah direncanakan.
Workshop Roadmap EBT 2026–2028 ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Polri, kementerian, lembaga penelitian, dan sektor energi dalam menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional kepolisian.
Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri berkomitmen mendorong terwujudnya prasarana penerbangan kepolisian yang modern, efisien, tangguh, dan ramah lingkungan sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme serta kesiapan operasional Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
